Tanggap Respon Cepat, Kasihumas Polres Bangkalan Gelar Pelatihan Komunikasi Publik

 

 

Bangkalan, Perubahan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada peralihan model komunikasi publik dari konvensional bertransformasi menjadi pola komunikasi berbasis internet dan teknologi digital. 

Dalam rangka mendukung kemajuan teknologi tersebut, Kasihumas Polres Bangkalan IPTU Risna Wijayati., S. H. melaksanakan pelatihan komunikasi publik dalam merespon keluhan masyarakat di sosial media. 

Digelar di Gedung Sarja Arya Racana Polres Bangkalan, dirinya berharap kepada 50 peserta yang hadir  mampu menerapkan Komunikasi dalam Pelayanan Publik sesuai profesi dan bidang tugas di pelayanan polri.

Dalam sambutannya, Risna menyampaikan bahwa melalui kegiatan pelatihan komunikasi publik  pada kali ini, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan layanan di lingkungan Polres Bangkalan.

“Saya berharap dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” ucapnya.

Pada pelatihan tersebut, Risna menyampaikan Konsep Komunikasi, Etika dalam Pelayanan Publik, Memanfaatkan Media Komunikasi dalam Pelayanan Publik, Melakukan Teknik Penanganan Keluhan dalam Pelayanan Publik, dan Menerapkan Komunikasi Pelayanan Publik.

Sebagai instansi Polri, sebagaimana tugas utama Polri yakni Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat adalah Hal ini tercantum dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, maka Polres Bangkalan semestinya menjangkau seluruh masyarakat, baik masyarakat kelas menengah atas maupun bawah, karna pada era ini hampir sebagian besar warga Indonesia menggunakan media sosial sebagai sebuah kebutuhan primer. 

Sehingga metode pendekatan ke masyarakat dengan memahami masyarakat bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengenalkan keberadaan Polres Bangkalandi tengah-tengah masyarakat. 

"Apabila hal ini bisa diterapkan dengan baik, nantinya akan berdampak dengan meningkatnya citra Polri di masyarakat. Apabila citra Polri  sudah popular di tengah masyarakat, maka apabila terjadi perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum dan etika dalam penyelenggaraan pelayanan akan lebih mudah diminimalisir karena masyarakat akan proaktif melaporkan ang terjadi di tengah-tengah mereka," tegas Risna.

(red.hum)